Penambahan kapasitas, perluasan lahan, atau perubahan spesifikasi teknik wajib diikuti perubahan persetujuan lingkungan sebelum perubahan itu dijalankan. Kami membantu penyusunan adendum ANDAL RKL RPL berdasarkan 13 jenis perubahan menurut PP 22 Tahun 2021 dan data lapangan terbaru, dengan pendekatan teknis yang dapat Anda telaah pada profil konsultan lingkungan lulusan ITS.
Kami tidak memasang logo klien, jumlah pengguna, atau penghargaan yang tidak dapat diverifikasi. Untuk mengenal penyedia layanan, baca company profile LIMBATERA.
Seluruh angka pada bagian ini berasal dari regulasi dan pemberitaan, bukan klaim capaian LIMBATERA. Kami tidak menampilkan testimoni atau studi kasus klien yang tidak dapat diverifikasi. Kasus pertama: ExxonMobil Cepu meminta revisi AMDAL agar kapasitas naik dari 220.000 bph menjadi 235.000 bph, selisih 15.000 bph atau sekitar 6,8%. Selama revisi belum disetujui, produksi Lapangan Banyu Urip terpaksa diturunkan seiring beroperasinya Lapangan Kedung Keris (Bisnis.com, 2020).
Kasus kedua: pengamat menilai adendum AMDAL PT Dairi Prima Mineral wajar secara proses karena mengganti pengelolaan tailing dengan teknik backfilling sehingga fasilitas bendungan tailing dihapus (Metrotvnews). Contoh ini menunjukkan perubahan metode pengelolaan limbah pun masuk lingkup perubahan persetujuan lingkungan. Pada usaha non-tambang, perubahan seperti ini berkaitan dengan sistem pengolahan limbah cair industri dan kajian karakteristik limbah B3.
Kasus ketiga: asosiasi pertambangan melaporkan pengurusan AMDAL memakan 6 bulan hingga hampir 1 tahun (Kontan). Untuk mengetahui kualifikasi penyedia, lihat company profile LIMBATERA.
Delapan tahap berikut mengikuti urutan perubahan persetujuan lingkungan. Setiap tahap memiliki keluaran yang dapat Anda periksa sebagai pemrakarsa.
Adendum AMDAL adalah dokumen perubahan atas ANDAL dan RKL-RPL yang telah disetujui, diajukan ketika usaha atau kegiatan berubah. Menurut Prolegal, kerangka acuan, Andal, dan RKL-RPL bersama-sama disebut AMDAL (Pasal 26 PP 22/2021), dan persetujuan teknis harus dipenuhi sebelum dokumen Andal diajukan (Pasal 43). PP 22/2021 berlaku sejak 2 Februari 2021 dan menempatkan AMDAL pada puncak sistem tiga tingkat bersama UKL-UPL dan SPPL (xpnd.co.id). Jasa adendum AMDAL berarti membantu pemrakarsa menyusun dokumen perubahan itu secara terukur, dengan dukungan data seperti kajian teknis lingkungan ilmiah.
Syarat perubahan dokumen AMDAL dimulai dari daftar 13 jenis perubahan pada Pasal 89 ayat (2): spesifikasi teknik, penambahan kapasitas produksi, perluasan lahan, waktu atau durasi operasi, kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan hidup yang mendasar, tidak dilaksanakannya kegiatan dalam 3 tahun, identitas penanggung jawab, wilayah administrasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, SLO yang lebih ketat, penciutan areal, serta perubahan dampak atau risiko berdasarkan analisis risiko atau audit. Hasilnya dapat berupa AMDAL baru, adendum ANDAL dan RKL-RPL, UKL-UPL baru, atau perubahan persetujuan tanpa dokumen baru. Berkasnya mengikuti 11 persyaratan administrasi KLHK, dan dokumen yang gagal pemeriksaan administrasi dikembalikan tanpa masuk batas 50 hari kerja penilaian substansi (crpg.info).
Pada proses adendum AMDAL pabrik, pemicu yang paling umum adalah penambahan jumlah lini produksi, penggantian mesin atau bahan baku, dan kenaikan kapasitas, yang semuanya tercantum sebagai contoh kriteria pada Lampiran V PP 22/2021. Dampaknya merembet ke air limbah, emisi, kebisingan, dan limbah B3, sehingga data dari uji air limbah, desain pengolahan limbah cair pabrik makanan, dan IPAL industri pabrik sering menjadi bahan utama. Pada proyek pembangunan, perluasan lahan yang belum terlingkup dokumen wajib melalui adendum, dan pemrakarsa pemerintah non-profit tidak dikenai denda administratif, tetapi kewajiban menyusun dokumen lingkungan tetap berlaku (buku saku Bina Marga).
Untuk konsultan adendum AMDAL kawasan, perlu dibedakan dua posisi. Tenant di kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang lingkupnya sudah tercakup AMDAL kawasan dikecualikan dari AMDAL sendiri menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g PP 22/2021, tetapi wajib menyusun RKL-RPL rinci yang disahkan pengelola kawasan (Hukumonline). Bila tenant memiliki lebih dari satu kavling terpisah, setiap kavling memerlukan RKL-RPL rinci sendiri, dan rencana perubahan usaha mewajibkan permohonan perubahan RKL-RPL rinci (bplawyers.co.id). Sementara itu pengelola kawasan memegang dokumen induk yang dapat memerlukan perubahan bila lingkup tenant bergeser. Dukungan teknis seperti konsultan lingkungan lulusan ITS dan uji kebisingan lingkungan kerja dapat dibahas pada konsultasi awal.
Biaya jasa adendum AMDAL tidak punya angka tunggal. Komponennya meliputi survei lapangan, uji laboratorium, penyusunan dokumen, dan biaya penilaian; SE Menteri LHK Nomor SE.8/2023 menyebut tiga biaya penilaian bagi pemrakarsa, yaitu honorarium, penggandaan dokumen, dan rapat koordinasi (Hukumonline). Sebagai ukuran investasi kompetensi, LPPM Undip pada 2021 menetapkan pelatihan penyusun Amdal sebesar Rp8.000.000 per orang untuk 15 hari efektif, dan pelatihan dasar sebesar Rp4.000.000 per orang untuk 5 hari efektif, sehingga biaya tim bersertifikat nyata. Pilihan konsultan sepenuhnya hak pemrakarsa, dan kelayakan akhir diputuskan tim uji kelayakan, bukan konsultan. Profil penyedia ada pada company profile LIMBATERA.
