Kami membantu perusahaan sebagai jasa dokumen evaluasi lingkungan hidup: menentukan apakah usaha Anda masuk jalur DELH atau DPLH, memetakan syarat pengurusan DELH perusahaan, melakukan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, hingga mendampingi rapat penilaian. Pemilihan konsultan DPLH resmi sebaiknya berdasar kompetensi penyusun yang dapat diperiksa, dan halaman ini menjelaskan dasar aturannya.
Kenali penyedia layanan lewat company profile LIMBATERA. Kami tidak menampilkan logo klien atau jumlah pengguna yang tidak dapat diverifikasi.
Pertimbangan Permen LHK P.102/2016 (Sumber: peraturan.go.id) mencatat bahwa masih banyak usaha yang telah memiliki izin usaha namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Kewajiban DELH atau DPLH berlaku bila memenuhi 4 kriteria: punya izin usaha, sudah melaksanakan kegiatan, lokasi sesuai rencana tata ruang, serta tidak punya dokumen lingkungan atau dokumennya tidak sesuai ketentuan.
Kesalahan umum adalah salah memilih jalur. DELH ditujukan bagi usaha berizin yang belum memiliki dokumen Amdal, sedangkan DPLH bagi yang belum memiliki UKL-UPL. Penyusun DELH pun harus memenuhi persyaratan kompetensi, yaitu salah satu dari 4 jenis sertifikat pada Pasal 4 ayat (2). Berkas juga menuntut ketelitian: standar pelayanan DLH Kota Medan (Sumber: dlh.medan.go.id) mencantumkan 10 komponen persyaratan DELH dan 9 komponen persyaratan DPLH.
Risiko menunda juga terukur. Analisis JDIH Jakarta (Sumber: jdih.jakarta.go.id) menjelaskan bahwa Pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 memuat 5 jenis sanksi administratif, dan Pasal 511 ayat (2) membuka paksaan pemerintah tanpa teguran bila ada ancaman serius. Menurut ulasan hukumproperti.com (Sumber: hukumproperti.com), denda administratif dapat mencapai maksimal Rp3 miliar per pelanggaran. Data air limbah yang rapi, misalnya dari jasa uji air limbah COD, BOD, dan TSS, membantu usaha menunjukkan kondisi sebenarnya.
Langkah pertama adalah penapisan status: izin usaha, tanggal mulai beroperasi, kesesuaian tata ruang, dan dokumen lingkungan yang ada. Dari sini ditentukan DELH atau DPLH. Format DELH terdiri dari 4 bab (pendahuluan, usaha berjalan, evaluasi dampak, RKL-RPL), sedangkan uraian usaha berjalan wajib mencakup sedikitnya 14 butir data, dari koordinat tapak, rona lingkungan, sumber air bersih, energi, hingga timbulan limbah.
Data kemudian diperkuat dengan pengujian dan rancangan teknis: IPAL industri dan pabrik, pengolahan limbah cair pabrik makanan, dan sistem pengolahan limbah cair industri. Persetujuan teknis air limbah, emisi, limbah B3, atau analisis dampak lalu lintas disiapkan bila relevan, sebagaimana tercantum pada syarat DELH di DLH Kota Medan.
Terakhir, RKL disusun dengan 7 elemen (dampak, sumber, indikator, bentuk, lokasi, periode, institusi), dan RPL mencakup metode, lokasi, frekuensi, serta pelaksana pemantauan. Penilaian berlangsung lewat rapat koordinasi yang melibatkan 3 unsur: instansi lingkungan hidup, instansi teknis, dan pakar bila diperlukan. Kami mendampingi rapat itu, sementara keputusan tetap pada instansi berwenang. Kajian beban pencemaran dan sebaran polutan dapat didukung perhitungan beban pencemaran dan pemodelan sebaran polutan.
Laporan magang UPN Veteran Jawa Timur (Sumber: repository.upnjatim.ac.id) mendokumentasikan penyusunan DELH sebuah gedung pendidikan oleh konsultan dalam 5 tahap: kontrak, verifikasi internal dengan DLH, pengumpulan data, penyusunan dokumen, dan pengajuan. Evaluasinya mengidentifikasi dampak pada 3 aspek (geofisik-kimia, sosial ekonomi budaya, transportasi) serta menemukan perlunya perbaikan, seperti penambahan APAR.
Dari sisi waktu, standar pelayanan DLH Kota Medan 2024 merinci layanan DELH dan DPLH menjadi tahap pemeriksaan kelengkapan, penilaian, perbaikan, penyampaian berita acara, dan penerimaan persetujuan, dengan jangka waktu 30 hari kerja dan tanpa tarif. Sebagai pembanding pada standar yang sama, pemeriksaan UKL-UPL tanpa perbaikan 9 hari kerja, sedangkan penilaian Andal dan RKL-RPL 50 hari kerja.
Angka di halaman ini bersumber dari regulasi dan dokumen pihak ketiga, bukan klaim capaian LIMBATERA. Kami tidak menampilkan testimoni atau logo klien yang tidak dapat diverifikasi, dan tidak menjanjikan persetujuan.
Rincian tahap bersumber dari standar pelayanan DLH Kota Medan 2024. Waktu berbeda di tiap daerah dan dapat berubah, jadi periksa standar DLH setempat.
Sumber perbandingan: Permen LHK P.102/2016 dan standar pelayanan DLH Kota Medan 2024.
Menurut Permen LHK P.102/2016 (Sumber: peraturan.go.id), peraturan ini ditetapkan 28 Desember 2016 dan mengatur 5 hal: kriteria, muatan, penilaian atau pemeriksaan, pembinaan, dan pendanaan. Pendahulunya, Permen LH 14/2010 (Sumber: peraturan.go.id), menetapkan batas penyusunan 3 Oktober 2011, mengizinkan penanggung jawab usaha meminta bantuan konsultan, dan menetapkan permohonan dalam 14 hari kerja.
Setelah PP 22/2021, analisis JDIH Jakarta (Sumber: jdih.jakarta.go.id) membaca Pasal 86 sebagai aturan transisi bagi usaha yang berjalan sebelum PP itu berlaku, memenuhi dua syarat: tidak punya dokumen lingkungan atau dokumennya tidak sesuai, dan lokasi sesuai tata ruang. Kegiatan baru diikat Pasal 3, yakni wajib punya persetujuan lingkungan sejak awal. Karena itu, status usaha Anda perlu dipastikan lebih dulu ke dinas lingkungan hidup. Bagi DPLH, formatnya juga tercantum pada Lampiran V PP 22/2021 (Sumber: kebumenkab.go.id), yang mensyaratkan persetujuan teknis lebih dulu dan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
Soal biaya, Pasal 9 Permen LHK P.102/2016 membagi dua kelompok: biaya penyusunan dan rapat penilaian dibebankan kepada penanggung jawab usaha, sedangkan biaya administrasi dan persuratan dibebankan kepada APBN atau APBD. Tidak ada angka tunggal untuk jasa penyusunan karena lingkupnya bergantung pada skala usaha, jumlah persetujuan teknis, dan kelengkapan data. Bila hasil evaluasi menunjukkan IPAL perlu dibenahi, rujukan teknisnya ada pada desain IPAL berbasis akademis dan redesign IPAL presisi, sedangkan data limbah cair dapat dilengkapi lewat uji air limbah.